Kekerasan Bermotif Politik Jelang Pencoblosan

 ​Jakarta

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 mendatang, politik ‘riang gembira’ yang diwacanakan salah satu partai politik justru tidak terlihat. Sebaliknya, media konvensional hingga media sosial justru dihiasi ragam peristiwa memilukan berupa kekerasan dan intimidasi yang mana memiliki irisan langsung dengan dimensi politik elektoral. Peristiwa demi peristiwa terus terjadi, bahkan melibatkan aktor negara yang seharusnya memiliki sikap jelas untuk berdiri di ‘kutub’ netral.

Sebagai contoh, pada akhir tahun lalu, persisnya 30 Desember 2023, memori publik masih mengingat peristiwa pengeroyokan yang terjadi di lingkungan Markas Yonif 408 Boyolali oleh sejumlah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kekerasan tak melulu soal fisik, rangkaian intimidasi terhadap berbagai tim kampanye di daerah pun terjadi seperti halnya pengrusakan alat peraga kampanye dan mempertanyakan izin dari acara.

Selain itu, mahasiswa yang menyuarakan pendapatnya seperti yang dilakukan Melki Sedek Huang (Ketua BEM UI) dan Gielbran Muhammad Noor (Ketua BEM UGM) tak luput mendapatkan intimidasi dengan berbagai bentuk saat menyuarakan pendapat mengenai politik dinasti yang dipraktikkan Presiden Joko Widodo serta putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Secara akademis, peristiwa kekerasan atau intimidasi semacam ini masuk ke dalam klasifikasi kekerasan bermotif politik (politically motivated violence). Tindakan kekerasan ataupun intimidasi seringkali dilakukan dengan tujuan menyampaikan pesan politik tertentu. Lewat serangan fisik atau psikologis terhadap individu atau kelompok yang dianggap sebagai lawan politik, harapannya muncul iklim ketakutan di tengah-tengah masyarakat.

Berbagai peristiwa yang sebetulnya sudah masuk dalam pelanggaran hukum tersebut sayangnya tidak diiringi oleh proses pengusutan yang memadai. Fenomena ini tentu terjadi disebabkan oleh banyak faktor, tetapi tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasi salah satunya, yakni ketidaknetralan pemerintah. Sejak awal, politik cawe-cawe Presiden Jokowi memang telah mencoreng tatanan demokrasi. Situasi demokrasi yang salah satunya dapat diukur dari demokratisnya penyelenggaraan pemilu pun harus dinodai dengan berpihaknya aparat seperti TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga struktural kepengurusan desa.

Indikasi Keberpihakan

Memburuknya situasi menjelang hari pencoblosan lagi-lagi tidak terlepas dari majunya anak ‘sulung’ Presiden yang mendampingi Prabowo Subianto pada kontestasi mendatang. Pemilu tampak menjadi momentum mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara, kendati cara tersebut tidak sesuai dengan nilai moral dan etik. Presiden tampak seperti juru kampanye, melakukan pertemuan dengan partai-partai pengusung untuk mengakselerasi kehendaknya agar pemilu sesuai dengan skenarionya.

Pasca rangkaian pertemuan tersebut pun, begitu banyak narasi agar Prabowo-Gibran menang dalam hanya satu putaran saja. Alasan utamanya yakni untuk menghemat anggaran dan mencegah polarisasi, padahal semua argumentasi itu hanya upaya untuk mengamankan agenda politik Presiden lebih cepat.

Memang, sejauh ini tidak ada pernyataan langsung dari Presiden untuk mendukung paslon tertentu dalam gelaran pilpres. Tetapi, indikasinya keberpihakan itu dirasakan bak ‘hantu’ yang bergentayangan. Langkah dan peristiwanya ketidaknetralan instrumen negara jelas ada, namun sulit dibuktikan mengingat canggihnya perangkat yang digunakan. Belum lagi, para korban intimidasi yang takut untuk bersuara karena posisinya terancam.

Watak berpihak walaupun tidak terang-terangan ini sangat berbahaya apabila terus dilanjutkan. Selama ini, gerakan intimidasi dan kekerasan semacam terorkestrasi secara sistematis. Sehingga, mustahil apabila tidak ada instruksi atau arahan dari atasan. Terlebih aparat di bawah memiliki sikap patuh terhadap atasan dan dikhawatirkan akan melakukan cara-cara melawan hukum.

Rangkaian peristiwa kekerasan makin berbahaya ketika ada ucapan menormalisasi dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), ketika merespons peristiwa knalpot brong. Belum lagi, pernyataan provokatif salah satu capres yang menyebutkan kata-kata kurang pantas dan tidak mendidik secara politik juga dapat menjadi faktor kunci dari memanasnya situasi di akar rumput. Hal ini dikhawatirkan berpotensi meningkatkan eskalasi kekerasan di tengah masyarakat.

Belum Ada Langkah Tegas

Sejauh ini, publik belum melihat langkah tegas dan signifikan guna menindak para pelanggar yang melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi. Instrumen pengawas pemilu tampak mandek dan tidak berfungsi secara optimal. Misalnya, Bawaslu sebagai organ pengawas pun belum dapat berbuat banyak.

Begitupun Kepolisian, alih-alih profesional sebagai penegak hukum, terbaru Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo justru melontarkan pernyataan soal pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Walaupun tak secara eksplisit menunjukkan dukungan, pernyataan ini dapat ditafsirkan bermacam-macam oleh aparat di lapangan khususnya untuk memenangkan salah satu calon presiden yang telah berkomitmen melanjutkan warisan dari Presiden Jokowi.

Di tengah ironi belakangan ini, jaminan atas kebebasan berpendapat harus tetap dikedepankan. Instrumen negara harus memberikan ruang aman, bukan hanya pada hari pencoblosan, melainkan selama masa kampanye. Semua itu bertujuan agar tidak ternodainya kedaulatan rakyat. Setiap bentuk pelanggaran harus terungkap secara menyeluruh dan transparan hingga aktor intelektual di baliknya. Sebab, setiap bentuk kekerasan dan intimidasi merupakan musuh nyata demokrasi.

Demokrasi yang rusak tentu hanya akan berimplikasi pada delegitimasi pemilu. Kepercayaan rakyat akan rontok dan apatisme akan meningkat pesat. Tak ada langkah perbaikan sama saja melegitimasi pemilu yang curang dan mencekam.

Rozy Brilian Sodik Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS

(mmu/mmu) 

Updated: Februari 2, 2024 — 7:30 am

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *