GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyetujui Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas lepas dari Kepri dan membentuk provinsi baru.
“Jumat pagi saya akan tandatangani surat rekomendasi pemekaran Natuna dan Anambas,” ucap dia di Natuna, Rabu (17/1).
Menurut dia Natuna Anambas layak untuk menjadi provinsi, pasalnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. “Dengan alasan keamanan dan kedaulatan Natuna sangat memungkinkan untuk dimekarkan,” ujar dia.
Baca juga : Kepulauan Natuna Butuh Pembangunan Infrastruktur dan Investasi
Peta administrasi Provinsi Kepulauan Riau saat ini. (Dok BPDAS Kepri)
Menurut dia, dengan adanya perwakilan pemerintah pusat di Natuna membuat Natuna dan Kepulauan Anambas cepat berkembang.
Selain itu, Natuna Anambas juga lebih leluasa untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. “Harus ada gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah,” kata Gubernur Ansar Ahmad.
Baca juga : Nelayan Natuna Mengadu ke DPRD Soal Pembatasan Zona Tangkap dan BBM Subsidi
Namun kata dia, untuk mewujudkannya masyarakat harus saling bersatu dan saling bahu membahu.
“Insya Allah dengan doa dan kekompakan masyarakat, Natuna Anambas bisa menjadi provinsi baru seperti yang terjadi di Papua,” tutur dia.
Tebing batu di Jemaja, Anambas, Kepulauan Riau. (MI/Susanto)
Ia menyebut jika Natuna Anambas menjadi provinsi baru akan membuka banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat Natuna dan Kepulauan Anambas. Dengan demikian ekonomi akan mengalami peningkatan.
“Semoga Provinsi Natuna Anambas terwujud, sehingga memberikan kader di Natuna posisi-posisi penting,” sebut dia.
Ia yakin, jika Natuna Anambas menjadi provinsi pembangunan akan lebih cepat pasalnya wilayah yang dikelola akan terbagi-kan dengan kabupaten yang baru dimekarkan. “Ada penambahan dua kabupaten lagi,” kata dia.
Sementara, warga Natuna Roza mengaku senang mendengarkan kabar tersebut.
Menurut dia Natuna harus menjadi provinsi, pasalnya wilayah Natuna sangat luas dan berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Bayangkan aja Natuna yang sebesar ini dikelola sama kabupaten, pastinya pembangunan akan menjadi lamban,” ucap dia. (Ant/Z-4)